Berdasarkan analisa Kontras, penggunaan kekuatan dan senjata berlebihan menjadi pokok masalah yang seringkali menimbulkan jatuhnya korban.

Saat kejadian itu, kata Andi Akbar, korban sempat menolak. Tapi terduga pelaku membuka paksa baju korban dan terduga pelaku memeluk korban dengan kuat hingga korban tidak dapat menghindar.

Adapun, Staf Divisi Hukum KontraS, Abimanyu Septiadji, mengungkap bahwa pihaknya menemukan lima keganjilan dalam kasus tersebut, salah satunya ketika proses penangkapan hingga pemeriksaaan di kepolisian, seluruh terdakwa tidak diberikan akses bantuan hukum yang memadai.

Bagi Rivanlee praktik penyalahgunaan wewenang anggota polisi sudah pada "tahap parah". Ia merujuk pada beragam penanganan aksi unjuk rasa pada tahun 2019 hingga saat ini.

Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda 'masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja'

Rekaman CCTV yang menjadi petunjuk penyidik, lanjut Abimanyu, tidak secara pasti bahwa benar-benar kelima terdakwa itulah yang melakukan penganiayaan yang berujung kematian.

Kewenangan lain yang dipersoalkan menyangkut "penggalangan intelijen demi kepentingan nasional". Selain berpotensi melebihi kewenangan lembaga intelijen lainnya, tanpa definisi yang jelas mengenai istilah kepentingan nasional, kepolisian dicemaskan akan memanfaatkan kewenangan itu secara berlebihan dan mengarah ke pelanggaran hak warga.

Menanggapi itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengakui bahwa kasus check here Sambo menjadi "momentum" untuk pengungkapan rekayasa kasus yang lain.

Sebab, banyak kejanggalan yang ditemukan, seperti luka sayatan dan lebam di tubuh jenazah dan rusaknya CCTV saat kejadian.

"Kami yakin para tersangka ini datang ke lokasi ini dan melakukan penembakan sambil berkendara," kata Salazar.

“Akibatnya bawahan ini selalu memegang apa kata atasan. Padahal dalam pola seperti itu hanya berlaku pada militer, pada komando, seperti komando di militer. Padahal kepolisian ini adalah profesional yang seharusnya bukan setia kepada atasan, tetapi setia pada aturan dan hukum yang berlaku.

#kapolri jenderal listyo sigit prabowo #polri #listyo sigit prabowo #jenderal listyo sigit prabowo #panglima tni #irjen ferdy sambo #komisi iii dpr #jokowi #brigadir j #tito karnavian

"Diharapkan revisi ini bisa memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan pelaksanaan fungsi, peran, tugas dan wewenang Polri," kata Yandri saat itu.

“Kompolnas menyambut baik jika ada dorongan dari masyarakat sipil untuk memperkuat tugas dan kewenangan Kompolnas,” katanya.